Beberapa aspek yang masih memerlukan penyempurnaan antara lain pengelolaan dan penatausahaan aset daerah, optimalisasi pengelolaan pendapatan pajak daerah, serta penganggaran belanja barang dan jasa.
Meski terdapat sejumlah rekomendasi, Yuan menegaskan bahwa temuan tersebut tidak memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan Pemkot Surabaya secara keseluruhan.
Ia berharap LKPD yang telah diaudit dapat menjadi dasar yang kuat bagi DPRD maupun pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan penganggaran yang lebih efektif.
“Meski memperoleh opini WTP, kami minta pemerintah daerah tetap serius menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP,” tegas Yuan.
Dengan capaian WTP ke-14 secara beruntun, Pemkot Surabaya kembali menunjukkan konsistensinya dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, tantangan untuk terus meningkatkan tata kelola dan menindaklanjuti rekomendasi auditor tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan guna menjaga kepercayaan publik. (ivan)
