Wali Kota Surabaya itu berharap bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari para penerima meskipun nominalnya tidak terlalu besar.
“Meskipun tidak signifikan Rp200 ribu, tapi semoga bermanfaat dan bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita yang memang bekerja dan berkecimpung di bidang rokok,” tuturnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa alokasi DBHCHT yang diterima daerah tahun ini mengalami penurunan akibat berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat. Karena itu, besaran bantuan yang diberikan juga menyesuaikan.
“Ada penurunan dari cukai rokok sehingga yang tadinya kita bisa Rp250 ribu hingga Rp300 ribu, sekarang hanya bisa memberikan Rp200 ribu. Namun program ini tetap kami jalankan,” jelasnya.
Meski demikian, Eri memastikan berbagai program bantuan sosial lain tetap berjalan karena didukung oleh APBD dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti layanan pendidikan gratis, beasiswa, bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu), serta layanan kesehatan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Antiek Sugiharti, menjelaskan bahwa penerima BLT DBHCHT tahun 2026 terdiri atas 3.505 karyawan pabrik rokok dan 345 warga miskin serta rentan miskin.
“Program BLT ini bersumber dari DBHCHT tahun 2026. Penerimanya sebanyak 3.850 orang, terdiri dari 3.505 karyawan pabrik dan 345 masyarakat miskin serta rentan miskin,” kata Antiek.
Ia menambahkan, setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp1,4 juta untuk tujuh bulan. Pada tahap pertama, penerima mendapatkan Rp800 ribu untuk periode Maret hingga Juni, sedangkan tahap kedua sebesar Rp600 ribu untuk periode Juli hingga September 2026.
Penyaluran BLT DBHCHT ini turut dihadiri Head of Stakeholder Relation & Sustainability PT H.M. Sampoerna Tbk Romulus Susanto, Ketua TP PKK Kota Surabaya Rini Indriyani, serta jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. (nov)
