Menurutnya, percepatan proses verifikasi tersebut akan memudahkan pemerintah dalam memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat segera memperoleh bantuan tanpa harus menunggu proses administrasi yang panjang.
Untuk mendukung pelaksanaan program, Pemerintah Kota Surabaya mengerahkan 13.094 agen Perlinsos yang terdiri atas aparatur sipil negara (ASN), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), RT/RW, hingga berbagai unsur masyarakat. Mereka bertugas membantu proses pendataan sekaligus memfasilitasi warga yang belum memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Keberhasilan Surabaya dalam pelaksanaan uji coba tersebut mendapat apresiasi dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Qodari, saat melakukan peninjauan di Kantor Kecamatan Tambaksari.
Qodari menilai digitalisasi perlindungan sosial merupakan langkah strategis pemerintah dalam memastikan anggaran perlindungan sosial yang nilainya mencapai sekitar Rp1.300 triliun dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak.
“Prinsipnya harus adil kepada yang berhak menerima, dan yang tidak layak tidak boleh menerima. Selama ini ada inclusion error atau mereka yang tidak berhak malah masuk, serta exclusion error di mana yang berhak justru terlewat,” katanya.
