Dalam kesempatan tersebut, Qodari juga mencoba langsung proses pendaftaran menggunakan teknologi face recognition yang terhubung dengan data KTP elektronik. Sistem kemudian melakukan verifikasi silang secara otomatis dengan berbagai basis data pemerintah, termasuk data kepemilikan aset dari PLN, Kepolisian, hingga ATR/BPN.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi tersebut mampu meminimalkan subjektivitas dalam penentuan penerima bantuan karena seluruh proses didasarkan pada data yang terintegrasi.
“Sistem ini sangat adil karena yang menjawab adalah mesin dan data lintas kementerian/lembaga. Tidak ada lagi subjektivitas. Kalau ada sanggahan, bisa langsung diajukan di sistem,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, Eddy Christijanto, mengatakan hingga akhir masa uji coba masih terdapat sekitar 605 KK yang belum berhasil didata dari total 1.004.298 KK di Kota Surabaya.
Ia menjelaskan, pada awal pelaksanaan sempat terjadi perlambatan sistem akibat tingginya jumlah akses secara bersamaan. Namun setelah dilakukan peningkatan kapasitas infrastruktur, proses verifikasi kini dapat berlangsung jauh lebih cepat.
“Saat ini proses verifikasi sudah langsung keluar hasilnya. Kita masih menyisakan sekitar 605 KK yang belum terdata. InsyaAllah ke depan target 100 persen akan tuntas,” kata Eddy.
