SURABAYA, PustakaJC.co - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menginstruksikan seluruh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/dinas di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya untuk memindahkan lokasi kerja mereka ke Balai RW. Langkah ini diambil guna memastikan petugas terjun langsung mendata serta menyelesaikan berbagai persoalan warga di tingkat tapak.
Eri menegaskan, kehadiran perwakilan dinas di Balai RW tidak boleh sekadar bersifat pasif atau hanya menunggu laporan administrasi kependudukan (adminduk) seperti pengurusan KTP dan Kartu Keluarga (KK). Dilansir dari kompas.com, Rabu, (23/9/2026).
"Awalnya, teman-teman itu sudah turun ke balai RW. Tapi hanya duduk di balai RW dan menunggu (laporan dari) adminduk. Ada yang ngurus adminduk enggak... Kalau enggak ada yang ngurus dia balik. Padahal, di sana itu mereka pindah bekerja," ujar Eri di Balai Kota Surabaya, Selasa, (22/9/2026).
Menurut Eri, jajaran perwakilan dinas yang ditugaskan wajib melakukan penyisiran dan pendataan aktif terkait isu-isu krusial, seperti kemiskinan, angka stunting, gizi buruk, hingga angka kematian ibu dan anak di wilayah masing-masing.
Untuk mengoptimalkan kebijakan ini, Pemkot Surabaya membagi penanggung jawab (pengampu) dari setiap dinas secara merata ke seluruh Balai RW. Eri mencontohkan, staf dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) yang ditugaskan di Balai RW Kelurahan Ketintang tidak hanya menangani urusan perizinan, tetapi juga wajib mengawal penanganan stuntingdan kemiskinan di area tersebut.
Penunjukan personel pengampu sepenuhnya diserahkan kepada kepala dinas masing-masing dengan catatan harus menempatkan ASN yang kompeten. Pemkot Surabaya juga menyiapkan evaluasi ketat terkait kinerja lapangan ini.
"Kalau tidak berhasil saya kasih bendera hitam di kantornya. Tidak ada perubahan, dievaluasi kepala dinasnya. Karena kalau tujuan negara itu menuntaskan kemiskinan, maka semua OPD... harus bisa menyelesaikan kemiskinan," tegasnya.
Eri menambahkan, jika masih ditemukan masalah sosial di suatu wilayah, evaluasi tidak hanya menyasar lurah atau camat, melainkan langsung kepada dinas pengampu wilayah tersebut.
Proses penataan dan pemindahan lokasi kerja perwakilan dinas ke seluruh Balai RW se-Surabaya ini ditargetkan rampung sepenuhnya pada Oktober 2026. Eri menekankan bahwa perubahan signifikan di Kota Surabaya hanya bisa terwujud melalui pembenahan sistem pemerintahan secara menyeluruh, bukan sekadar peran figur wali kota semata. (ivan)
