SURABAYA, PustakaJC.co — Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi mulai menimbulkan efek berantai terhadap perekonomian nasional. Kenaikan ini dipicu oleh dinamika global, termasuk penutupan Selat Hormuz, yang berdampak pada lonjakan harga energi dan nilai tukar rupiah, Kamis (30/4/2026).
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Wasiaturrahma, mengungkapkan bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi diperkirakan menyumbang inflasi sekitar 0,06 persen. Namun, tekanan terhadap rupiah yang mendekati Rp17.200 per dolar AS berpotensi memperbesar dampak tersebut. Demikian dilansir dari jatim.tribunnews.com, Kamis (30/4/2026).
“Harga dapat bervariasi antarprovinsi, misalnya di Sumatera Utara atau Kalimantan yang cenderung lebih tinggi sekitar Rp300 hingga Rp600,” ujarnya.
Selain inflasi, ia menyoroti risiko migrasi konsumsi dari BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi sebagai ancaman serius bagi fiskal negara. Peralihan pengguna dari Dexlite ke Bio Solar maupun dari Pertamax Turbo ke Pertamax dinilai dapat meningkatkan beban anggaran pemerintah.
“Jika pengguna high-end justru beralih ke BBM subsidi, maka tujuan penghematan anggaran bisa berbalik menjadi beban karena volume subsidi yang membengkak,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan pengawasan distribusi BBM bersubsidi yang lebih ketat, termasuk optimalisasi penggunaan QR code di SPBU serta integrasi data kendaraan. Edukasi kepada masyarakat juga dinilai penting agar penggunaan BBM tetap sesuai spesifikasi mesin dan tidak menimbulkan kerusakan.
Di sisi lain, pemerintah didorong untuk mempercepat langkah strategis jangka panjang, seperti revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 terkait kriteria penerima BBM subsidi. Kebijakan berbasis kapasitas mesin dinilai lebih tepat sasaran dibanding sekadar penyesuaian harga.
Wasiaturrahma juga menekankan pentingnya percepatan transisi menuju kendaraan listrik guna mengurangi ketergantungan terhadap fluktuasi harga minyak global. Menurutnya, langkah ini harus diiringi dengan penguatan transportasi publik agar aktivitas ekonomi tetap terjaga.
“Transformasi ke kendaraan listrik bukan sekadar tren lingkungan, tetapi telah menjadi alternatif strategis dan ekonomi di tengah volatilitas harga minyak dunia,” pungkasnya. (frchn)
