Hal ini, sebut Emil, bukan karena pemerintah tidak peduli konsumen. Melainkan upaya menjaga keseimbangan.
Untuk itu, saat ini TPID Jawa Timur melakukan enam upaya konkret pengendalian inflasi yang sesuai arahan Menteri Dalam Negeri. Yaitu dengan melaksanakan operasi pasar murah, sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, gerakan menanam, kerjasama intra provinsi, merealisasikan belanja tidak terduga (BTT) guna menjaga inflasi, serta dukungan transportasi dari APBD.
Tak hanya itu, pada HLM ini ini juga dilaksanakan dua agenda penandatanganan kerjasama guna memperkuat ekosistem pengendalian inflasi pangan di Jawa Timur.
Yakni penandatanganan kerjasama intra daerah Jawa Timur antara BUMN, BUMD provinsi, BUMD kabupaten/kota, dan pengelola pasar. Serta penandatanganan Komitmen Program Penguatan Korporasi Petani untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan off-farm mindet sekaligus mengendalikan inflasi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono selaku Ketua Harian TPID Jatim dalam kesempatan tersebut juga memaparkan strategi 4K dalam mengendalikan inflasi Jatim. Strategi tersebut ialah Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
"Keterjangkauan harga lewat stabilisasi harga, mengelola permintaan, dan meningkatkan daya beli masyarakat melalui koperasi dan UMKM. Lalu Ketersediaan Pasokan dengan cara memperkuat produksi dan pengelolaan impor-ekspor pangan, penguatan cadangan pemerintah, dan penguatan kelembagaan," jelasnya.
"Sedangkan Kelancaran Distribusi dengan cara penguatan kerja sama antar daerah, dan meningkatkan infrastruktur perdagangan. Serta Komunikasi Efektif dengan cara memperbaiki kualitas data, koordinasi pusat dan daerah, dan mengendalikan ekspektasi inflasi," imbuhnya. (pstk01)
