Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah Wujudkan Perumahan Layak Bagi PPKS

pemerintahan | 26 Desember 2024 12:10

Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah Wujudkan Perumahan Layak Bagi PPKS
Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah Wujudkan Perumahan Layak Bagi PPKS (dok Portal Jabarprovgoid)

SURABAYA, PustakaJC.co - Pj. Wali Kota Bandung, A. Koswara, hadir dalam peresmian rumah susun (rusun) di Rancaekek dan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, serta Program Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Perkotaan pada 18 Desember 2024.

 

Kegiatan ini merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyediakan perumahan dan organisasi yang layak bagi masyarakat, terutama PPKS.

 

Peresmian kedua rusun dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP), Maruarar Sirait, serta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

 

Sebanyak 98 kepala keluarga (384 jiwa) menjadi peserta program ini, yang terdiri dari 33 keluarga dari Kota Bandung, 15 keluarga dari Kota Cimahi, dan 50 keluarga dari Kabupaten Bandung.

 

Setiap rusun memiliki 58 unit yang dibangun oleh Kementerian PUPR. Selain mendapatkan tempat tinggal, peserta program akan dilatih sesuai dengan minat dan bakat mereka, serta didampingi agar bisa mandiri dalam bekerja atau berwirausaha.

 

Koswara menyampaikan bahwa Pemkot Bandung berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan terkait kebutuhan perumahan dan organisasi layak melalui Program Penanganan PPKS Perkotaan.

 

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, perguruan tinggi, Baznas, dan dunia usaha untuk meningkatkan kualitas PPKS.

 

“Kami menghadirkan solusi terintegrasi. Program ini tidak hanya menyediakan hunian di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokan Jeruk, tetapi juga memberdayakan peserta secara ekonomi agar dapat keluar dari kemiskinan ekstrem,” ujarnya.

 

Ia menyampaikan bahwa selama masa transisi, peserta akan menerima bantuan keuangan bulanan sebesar Rp840.000 dari Pemprov Jawa Barat, Rp600.000 dari Baznas, dan Rp1 juta per keluarga untuk perlengkapan rumah tangga dari Kementerian Sosial.

 

Selain itu, peserta juga akan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk mendapatkan berbagai bantuan sosial, seperti PKH, KIP, BPNT, serta perlindungan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

 

“Kami menitipkan agar pelatihan ini benar-benar dijalankan dengan serius sehingga mereka dapat mandiri dan menjalani hidup yang lebih layak,” tambah Bey, seperti yang dilansir dari Jabar Provgoid.

 

Bey juga menyampaikan bahwa saat ini pemerintah pusat, bersama Pemprov dan Pemkot Bandung, telah berhasil mentransformasi kawasan kumuh di bawah Jembatan Pasupati menjadi taman bermain anak dan ruang terbuka hijau.

 

Program ini menunjukkan keberhasilan kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

 

 “Langkah ini adalah bukti nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Keberlanjutan program ini memerlukan kolaborasi dan evaluasi berkesinambungan,” tutup Gubernur Bey.

 

Sementara itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait, memberikan apresiasi terhadap semangat gotong royong yang telah tercermin dalam berbagai inisiatif, salah satunya penataan kawasan di bawah Jembatan Pasupati, termasuk pembangunan rumah yang didukung oleh CSR.

 

"1 November lalu, Agung Sedayu membantu 250 rumah di Tangerang. Di Kalimantan, Berau dan Astra akan membangun rumah bagi masyarakat pada Januari. Gotong royong ini bukan lagi slogan, melainkan sudah menjadi aksi nyata," ujarnya.

 

Maruarar juga menyampaikan beberapa kebijakan pro-rakyat, seperti pembebasan biaya BPHTB dan PBG bagi masyarakat kecil, serta penyederhanaan proses perizinan yang sebelumnya memakan waktu 45 hari menjadi hanya 10 hari. (nov)