JAKARTA, PustakaJC.co - Sekretariat Dukungan Kabinet (Setdukab) menyerahkan 141 berkas arsip kepresidenan yang mencakup Undang-Undang era 2005 hingga 2008 ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), sebagai upaya untuk melestarikan jejak sejarah bangsa.
Di Gedung Kemensetneg, Sekretariat Dukungan Kabinet (Setdukab) secara simbolis menyerahkan Arsip Kepresidenan Statis kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Penyerahan ini mencakup 110 boks yang berisi 141 berkas arsip tekstual, termasuk Undang-Undang yang diterbitkan Presiden pada periode 2005 hingga 2008. Dilansir dari laman setkab.go.id, Jumat, (25/4/2025).
Sekretaris Dukungan Kabinet, Fadlansyah Lubis, dalam sambutannya mengungkapkan komitmen Setdukab dalam pengelolaan arsip kepresidenan dan museum kepresidenan, sebagai bagian dari upaya pelestarian sejarah pemerintahan.
“Kami terus mendukung pengelolaan arsip yang terstruktur dan profesional,” ujar Fadlansyah. Penyerahan arsip ini juga merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa arsip penting negara tetap terjaga dengan baik dan dapat diakses oleh generasi mendatang.
Kepala ANRI, Mego Pinandito, mengapresiasi langkah Setdukab, menyatakan bahwa arsip yang diserahkan memiliki nilai penting bagi masyarakat dan kalangan akademisi.
“Arsip ini akan sangat bermanfaat untuk kajian-kajian pemerintahan di masa mendatang,” kata Mego, menambahkan bahwa kegiatan ini juga memberikan kesempatan untuk mendokumentasikan proses pembentukan hukum yang berlaku di Indonesia.
Deputi Bidang Persidangan Kabinet, Kardwiyana Ukar, dalam laporannya menjelaskan bahwa arsip yang diserahkan telah melalui proses evaluasi dan verifikasi dari tim internal Setdukab dan ANRI.
"Sebanyak 110 boks berisi 141 berkas arsip telah dialihmediakan dan disimpan dalam server untuk memastikan kemudahan akses dan keamanan informasi,” ujar Kardwiyana.
Data Arsip yang Diserahkan:
UU No. 4 Tahun 2005 – Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Banten
UU No. 13 Tahun 2006 – Perlindungan Saksi dan Korban
UU No. 16 Tahun 2007 – Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya
UU No. 17 Tahun 2008 – Tentang Pelayaran
UU No. 14 Tahun 2008 – Keterbukaan Informasi Publik, yang diserahkan secara simbolis, menjadi simbol komitmen terhadap transparansi pemerintahan.
Penyerahan arsip ini merupakan langkah penting dalam menjaga memori kolektif bangsa Indonesia. Mego Pinandito menutup acara dengan mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan tertinggi kepada Setdukab atas kontribusinya dalam pelestarian arsip yang akan berguna bagi generasi mendatang. (Ivan)
