“Jangan sampai ASN hanya menjadi pengisi ruang. Mereka adalah manusia dengan kebutuhan hidup dan keluarga,” ujar Deddy.
“Pemerintah wajib menjamin kepastian dan kelayakan sebelum memindahkan mereka,” tambahnya.
Dalam kesempatan lain, Menteri PANRB Rini Widyantini mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini menunda pemindahan ASN ke IKN sambil menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo Subianto. Penataan struktur organisasi kementerian dan lembaga juga masih terus berlangsung setelah pembentukan Kabinet Merah Putih.
Usulan Komisi II DPR ini menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara bukan hanya soal infrastruktur fisik, melainkan juga tentang membangun ekosistem kehidupan yang layak dan berkelanjutan bagi para pelaku birokrasi. (ivan)
