JAKARTA, PustakaJC.co - Komisi II DPR RI mengusulkan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk memperkuat kepemimpinan di pusat pemerintahan baru. DPR juga mengingatkan pemerintah agar memastikan kesejahteraan ASN sebelum proses pemindahan dimulai.
Komisi II DPR RI mendorong Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk segera berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan ibu kota baru. Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Dilansir dari jawapos.com, Minggu, (27/4/2025).
“Kalau hanya eselon I yang hadir, ASN akan kehilangan arah dan motivasi. Harus ada kepemimpinan penuh di IKN agar birokrasi berjalan efektif,” kata Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Giri Ramanda Kiemas, kepada wartawan, Minggu, (27/4/2025).
Giri menekankan pentingnya pendekatan yang manusiawi, terukur, dan berkeadilan dalam proses pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN.
“Pemindahan ASN tidak boleh dilakukan hanya untuk memenuhi simbolisasi pusat pemerintahan. Pemindahan sebaiknya dilakukan setelah standar pelayanan minimal (SPM) benar-benar terpenuhi,” tegasnya.
Sejalan dengan itu, Anggota Komisi II DPR, Deddy Yevri Sitorus, mengingatkan pemerintah untuk memastikan ketersediaan fasilitas hunian, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial sebelum ASN dipindahkan ke IKN.
“Jangan sampai ASN hanya menjadi pengisi ruang. Mereka adalah manusia dengan kebutuhan hidup dan keluarga,” ujar Deddy.
“Pemerintah wajib menjamin kepastian dan kelayakan sebelum memindahkan mereka,” tambahnya.
Dalam kesempatan lain, Menteri PANRB Rini Widyantini mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini menunda pemindahan ASN ke IKN sambil menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo Subianto. Penataan struktur organisasi kementerian dan lembaga juga masih terus berlangsung setelah pembentukan Kabinet Merah Putih.
Usulan Komisi II DPR ini menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara bukan hanya soal infrastruktur fisik, melainkan juga tentang membangun ekosistem kehidupan yang layak dan berkelanjutan bagi para pelaku birokrasi. (ivan)
