“Pemkot harus hadir memfasilitasi persoalan sertifikat tanah warganya. Kerja sama dengan BPN penting agar layanan bisa lebih cepat dan efisien,” ujar Laila Mufidah, Selasa (6/5/2025).
Ia menilai, banyak warga telah memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah seperti Petok D, akta jual beli, hingga riwayat waris yang jelas. Namun saat mengurus sertifikat resmi, proses yang ditempuh masih tergolong sulit dan lambat.
Laila mengusulkan agar Pemkot membuat program layanan sertifikasi terpadu, seperti konsep Lontong Balap (Layanan Online Terpadu One Gate System) yang sebelumnya digagas bersama Pengadilan Negeri dan Dinas Kependudukan. Menurutnya, pendekatan serupa bisa diterapkan untuk layanan BPN.
