SURABAYA, PustakaJC.co — Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelenggaraan Rapat Koordinasi Perempuan Antikorupsi Tahun 2025 yang digelar di Gedung Binaloka, Kantor Gubernur Jatim, Jumat (9/5/2025). Kegiatan ini menyasar peran strategis perempuan, khususnya para kepala sekolah dan guru, sebagai agen perubahan dalam upaya pencegahan korupsi.
Sebanyak seratus peserta yang terdiri dari kepala sekolah dan guru dari berbagai daerah di Jatim hadir dalam forum ini. Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adhy Karyono, menegaskan pentingnya mengoptimalkan peran perempuan dalam membangun budaya antikorupsi di tengah masyarakat.
“Kita ingin menanamkan integritas untuk budaya antikorupsi, karena pencegahan korupsi ini tidak hanya domain aparat, tapi juga partisipasi masyarakat,” ujar Adhy. Ia menambahkan, “Ini kami jadikan agent of change, di mana mereka nanti akan bergabung dengan penyuluh antikorupsi untuk memberikan dampak agar Jatim bisa kuat dalam pencegahan korupsi.”
Adhy menyoroti bahwa para kepala sekolah dan guru sangat dekat dengan pengelolaan anggaran seperti dana BOS, BPOPP, dan kegiatan teknis lainnya, yang berpotensi rawan penyimpangan. Oleh karena itu, menurutnya, edukasi antikorupsi kepada mereka menjadi sangat penting agar nilai-nilai integritas dapat tertanam kuat sejak dini di lingkungan pendidikan.
“Pendidikan antikorupsi ini harus maksimal diserap oleh para perempuan, khususnya guru dan kepala sekolah yang langsung bersinggungan dengan berbagai anggaran,” tegasnya.
Senada dengan itu, Pelaksana Harian Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, David Sepriwasa, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya mengajak perempuan untuk berperan aktif dalam pencegahan korupsi, baik sebagai istri, ibu, maupun warga masyarakat.
“Kami memberikan materi mengenai peran perempuan sebagai support system dalam pencegahan korupsi. Dan antusiasmenya alhamdulillah luar biasa,” ucap David.
Ia juga menekankan pentingnya membangun integritas sebagai benteng utama agar seseorang tidak tergoda melakukan korupsi.
“Yang menjadi pintu masuk tindakan korupsi adalah niat. Maka bagaimana caranya agar tidak terbesit niat itu? Kuncinya adalah integritas. Kalau sistem sudah bagus tapi integritasnya lemah, tetap bisa jebol,” pungkasnya. (nov)
