SURABAYA, PustakaJC.co - Seluruh fraksi di DPRD Provinsi Jawa Timur secara bulat menyatakan menerima dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur untuk Akhir Tahun Anggaran 2024. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, pada Senin (19/5/25).
Persetujuan tersebut disampaikan melalui dokumen rekomendasi yang secara langsung diberikan kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa oleh Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono. Penyerahan rekomendasi dilakukan usai mendengarkan pandangan akhir seluruh fraksi terhadap LKPJ yang sebelumnya telah disampaikan Gubernur pada 21 Maret 2025.
Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi mendalam kepada DPRD Jatim, khususnya Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan LKPJ dan seluruh fraksi atas kerja keras dalam merumuskan rekomendasi yang komprehensif.
“Secara khusus kami juga menyampaikan terima kasih atas dukungan luar biasa seluruh jajaran Pemprov dan Forkopimda Jatim, Pemkab/Pemkot se-Jatim, tokoh agama dan masyarakat, civitas akademika, media, pelaku dunia usaha hingga berbagai stakeholders dalam proses pembangunan di Jawa Timur,” ujarnya.
Diketahui, pembahasan LKPJ dilakukan dalam kurun waktu 30 hari setelah disampaikan, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Pasal 20 ayat 1. Hal ini menunjukkan keseriusan DPRD Jatim dalam menjalankan fungsi pengawasannya.
Menanggapi rekomendasi yang diberikan, Khofifah menegaskan komitmen Pemprov Jatim untuk menindaklanjuti seluruh catatan dan masukan yang diberikan oleh DPRD.
“Insya Allah semua catatan, saran dan rekomendasi akan menjadi referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dalam semua sektor di lingkungan Pemprov Jatim. Dan menjadi masukan yang serius untuk kami berbenah hari ini dan akan datang,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara Pemprov dan DPRD untuk mencapai cita-cita pembangunan Jawa Timur yang adil, makmur, unggul, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Sebagai provinsi strategis, stabilitas Jatim dinilai sangat krusial.
“Jawa Timur tidak boleh batuk, kalau batuk, dropletnya sampai ke Ibukota. Jawa Timur harus tetap stabil dan produktif agar tidak mengganggu stabilitas nasional,” kata Khofifah dengan analogi yang kuat.
Ia juga mengapresiasi peran masyarakat Jawa Timur dalam mendukung pembangunan, menyebut warga Bumi Majapahit sebagai masyarakat yang cerdas dan tangguh dalam menghadapi tantangan.
“Masyarakat Bumi Majapahit terbukti mampu melalui segala rintangan dengan capaian luar biasa. Sehingga, berhasil kita raih bersama dan berpeluang menjadikan Jawa Timur episentrum peradaban berkemajuan bangsa Indonesia,” tuturnya optimis.
Senada dengan Gubernur, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak menyatakan bahwa seluruh catatan DPRD akan dijadikan acuan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan di tahun mendatang.
“Saya rasa banyak ide, saran dan bahkan kritik yang sangat relevan yang kemudian bisa kita terapkan untuk membenahi kinerja di tahun 2025 supaya lebih baik dalam melayani masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono menegaskan bahwa seluruh fraksi telah menyepakati pemberian rekomendasi terhadap LKPJ sebagai bagian dari proses evaluasi kinerja pemerintahan.
“Semua saran, catatan dan harapan Fraksi-Fraksi serta Rekomendasi Pansus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekomendasi DPRD yang akan disampaikan kepada Gubernur Jatim untuk ditindaklanjuti sebagai perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” jelasnya.
Acara ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan dan anggota DPRD Jatim dari seluruh fraksi, serta kepala perangkat daerah Pemprov Jatim. (nov)
