MAGETAN, PustakaJC.co - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam mempercepat penyelesaian konflik tenurial di kawasan hutan Pulau Jawa. Hal ini disampaikan Emil saat menghadiri Sarasehan Penyelesaian Konflik Tenurial Kawasan Hutan Jawa bersama Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia (GMPSI) Jatim dan sejumlah Kelompok Tani Hutan (KTH), di Pendopo Desa Pacalan, Kabupaten Magetan, Minggu, (18/5/2025).
Dalam sarasehan tersebut, Emil menyambut baik dialog terbuka antara masyarakat, akademisi, dan pemerintah. Ia juga mengapresiasi kehadiran Prof. San Afri Awang, Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM sekaligus mantan Dirjen Planologi Kehutanan, yang turut memberikan pendampingan substantif terhadap proses-proses kebijakan kehutanan di Jawa Timur.
“Saya merasa senang bahwa kami mendapatkan pendampingan akademis, teknokratis, dan substansi yang sangat membantu dalam menyikapi permasalahan. Tadi ada sekitar enam penanya dengan isu berbeda-beda, memperkaya khasanah pengetahuan kami mengenai situasi lapangan,” ujar Emil.
Menurut Emil, sebagian besar persoalan di lapangan berkaitan dengan interpretasi regulasi, proses transisi kelembagaan dengan Perhutani, serta kerumitan administratif yang dihadapi kelompok tani hutan.
“Masih ada tantangan yang harus diselesaikan. Mulai dari klarifikasi regulasi hingga persoalan tegakan pohon yang berada di kawasan KHDPK. Banyak tindak lanjut yang harus dilakukan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Emil menyebut Perhutanan Sosial menjadi solusi ideal dalam konteks lahan hutan di Jawa, mengingat luas hutan di Jatim saat ini hanya mencapai 28% (tanpa hutan rakyat), di bawah ambang batas 30% yang disyaratkan untuk penerapan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
“Tapi jangan berkecil hati. Di Jawa ada skema Perhutanan Sosial. Artinya, masyarakat tetap bisa mengelola kawasan hutan secara legal, sepanjang memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan,” tegas Emil.
Ia juga menyoroti kepadatan penduduk sebagai tantangan tersendiri dalam tata kelola kehutanan di Jawa Timur. Dengan populasi 41 juta jiwa dan luas wilayah hanya 48 ribu km², tekanan terhadap lahan sangat tinggi dibanding negara lain.
“Kepadatan di Jawa termasuk tertinggi di dunia. Karena itu, sisa lahan hutan tidak boleh lagi dikurangi, dan harus dikelola dengan bijak,” ujar Wagub Jatim itu.
Dalam kunjungannya, Emil juga meresmikan Pasar Sayur Desa Pacalan dan menyempatkan diri meninjau langsung hasil pertanian warga setempat, sebagai bentuk dukungan terhadap ekonomi lokal berbasis sumber daya hutan.
Langkah pemerintah provinsi yang mengedepankan pendekatan partisipatif dan berbasis data dalam menyelesaikan konflik tenurial kawasan hutan menjadi angin segar bagi petani hutan dan kelompok masyarakat kehutanan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan warga, solusi jangka panjang dapat lebih mudah diwujudkan secara berkelanjutan. (ivan)
