SURABAYA, PustakaJC.co - Industri perhotelan di Jakarta tengah menghadapi krisis serius. Survei terbaru Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) DKI Jakarta pada April 2025 mengungkapkan bahwa 96,7% hotel mengalami penurunan tingkat hunian pada triwulan I tahun ini.
Ketua BPD PHRI DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono menjelaskan bahwa penurunan terbesar disumbang oleh pasar pemerintah.
“Pengetatan anggaran lembaga pemerintah berdampak besar karena hotel selama ini sangat bergantung pada rapat, pertemuan, dan perjalanan dinas,” katanya dalam konferensi pers daring, Senin, (26/5/2025).
Pelaku usaha hotel di Jakarta juga mengeluhkan tingginya beban operasional, seperti tarif PDAM, gas, dan listrik yang naik, serta birokrasi perizinan yang panjang dan mahal. Imbasnya, 70% hotel menyatakan akan melakukan PHK, dan 90% mengurangi pekerja harian lepas, berdasarkan hasil survei PHRI.
Kontribusi wisatawan mancanegara pun belum mampu mengangkat kinerja hotel. Rata-rata kunjungan turis asing ke Jakarta hanya 1,98% per tahun (BPS 2019–2023), menandakan ketergantungan tinggi pada pasar domestik dan kegiatan pemerintah.
Saat dikonfirmasi jurnalis PustakaJC.co terkait potensi merembetnya krisis ke Jawa Timur, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, Evy Afianasari, menegaskan bahwa tidak ada kondisi serupa yang terjadi di Jatim.
“Gak ada di Jatim,” ujar Evy Afianasari, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur kepada jurnalis PustakaJC.co. Senin, (27/5/2025).
Ia berharap kondisi perhotelan tetap stabil dan berjanji akan memberikan pembaruan bila terdapat perkembangan baru.
Dalam wawancara sebelumnya, Senin, (21/4/2025). Evy sempat mengakui bahwa memang terjadi penurunan okupansi hotel di Jatim, namun masih dalam batas wajar.
“Rata-rata menurun 30%, artinya okupansi masih di angka 70%,” ujar kadis Disbudpar ini.
Ia menjelaskan, penurunan disebabkan antara lain oleh berkurangnya kegiatan pemerintah, tetapi masih ditopang sektor bisnis dan kunjungan wisatawan mancanegara yang tetap berjalan normal.
Masih terkait potensi merembetnya krisis ke Jawa Timur, Disbudpar Jatim juga terus mendorong sinergi sektor pariwisata dan perhotelan melalui penyelenggaraan event budaya.
“Kami memberi ruang kepada PHRI dan pelaku travel-tour untuk menambahkan paket atraksi budaya ke dalam penawaran bisnis mereka. Harapannya, bisa menambah pengalaman dan minat tamu,” jelas eks Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur itu.
Ia menambahkan bahwa Disbudpar Jatim terbuka untuk bekerja sama dengan perhotelan dan biro perjalanan mana pun, guna menjaga momentum pemulihan pariwisata di Jawa Timur.
Meski Jawa Timur dinilai masih aman, sinyal krisis dari Jakarta menjadi peringatan serius. Pemerintah daerah dituntut tetap siaga, menjaga komunikasi lintas sektor, dan mempertahankan sinergi dengan pelaku usaha agar industri perhotelan tak ikut terjebak dalam gelombang PHK massal dan stagnasi ekonomi. (ivan)
