SURABAYA, PustakaJC.co - Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menurunkan angka prevalensi stunting menunjukkan hasil yang menggembirakan. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dirilis Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI pada 26 Mei 2025, angka prevalensi stunting di Jawa Timur berhasil ditekan menjadi 14,7 persen.
Capaian tersebut menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan penurunan prevalensi stunting terbaik pertama di Pulau Jawa, dan terbaik kedua secara nasional setelah Bali yang mencatat angka 8,7 persen.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan apresiasi terhadap seluruh pihak yang telah bekerja keras menurunkan angka stunting di daerahnya. Meski begitu, ia menegaskan komitmen Pemprov Jatim untuk terus melanjutkan upaya tersebut hingga tidak ada lagi kasus stunting baru.
“Alhamdulillah, prevalensi stunting kita turun signifikan dari 17,7 persen di tahun 2023 menjadi 14,7 persen di 2024. Ini tentu menjadi capaian membanggakan bagi seluruh elemen strategis di Jawa Timur. Tapi upaya kita tidak akan berhenti sampai di sini. Kita terus berkomitmen menuju zero stunting,” ujar Khofifah, Rabu, (28/5/2025).
Dari total 31 kabupaten/kota di Jawa Timur yang tercatat dalam survei, sebanyak 22 daerah atau 70,96 persen mengalami penurunan prevalensi stunting, sementara 9 daerah lainnya atau 29,04 persen mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Khofifah menyebut capaian ini merupakan hasil dari kerja sama lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, hingga mitra pembangunan internasional.
“Ini hasil kerja kolaboratif yang luar biasa. Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, PKK, Muslimat NU, Fatayat NU, Aisyiyah, Unicef, dan banyak pihak lainnya telah berperan aktif dalam upaya bersama ini. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri,” ungkap ketua muslimat NU itu.
Sejumlah langkah strategis telah dilakukan oleh Pemprov Jatim sebagai bentuk intervensi dalam menekan angka stunting. Pemerintah memberikan perhatian serius pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), dan menggiatkan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) di berbagai daerah.
Khofifah menilai, langkah-langkah tersebut sangat krusial dalam memperbaiki status gizi anak sejak dini dan membentuk generasi yang sehat serta produktif.
“Anak-anak yang bebas stunting akan tumbuh optimal, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Mereka inilah yang kelak menjadi generasi penerus Indonesia Emas 2045,” kata mantan Menteri Sosial RI tersebut.
Pemprov Jatim menegaskan bahwa penurunan prevalensi stunting bukan sekadar capaian angka, namun menjadi indikator penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap anak di Jawa Timur mendapatkan hak tumbuh kembang secara layak. Ini bukan hanya soal kesehatan, tapi juga soal masa depan bangsa,” pungkas Khofifah. (ivan)
