Masih ada pula aspirasi terkait penegakan hukum 2 persen, penolakan terhadap penambahan utang negara 1,9 persen, pemberantasan kriminalitas dan premanisme 1,5 persen, jaminan kebebasan berpendapat 1,1 persen, dan isu lainnya 7,1 persen.
“Pemerintah harus menjawab kepuasan ini dengan kerja nyata dan respons cepat terhadap persoalan-persoalan krusial yang dirasakan langsung oleh rakyat,” pungkas Direktur Eksekutif IPO.
Dengan dukungan publik yang besar, tantangan di bidang ekonomi, kesejahteraan, dan ketenagakerjaan menjadi fokus penting pemerintahan Prabowo untuk menjaga kepercayaan masyarakat ke depan. (ivan)
