“Semoga seluruh proses berjalan lancar hingga tahap evaluasi akhir oleh Kementerian Dalam Negeri. Mohon doa restunya,” pungkas Emil.
Penutup: Dengan disetujuinya Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024, Pemprov Jatim menunjukkan komitmen kuat terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Tahapan berikutnya tinggal menunggu evaluasi dari Kemendagri sebelum ditetapkan secara resmi menjadi Perda. (ivan)
