JAKARTA, PustakaJC.co – Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut keberadaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang dibentuk Presiden Joko Widodo pada 2016. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2025.
“Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” demikian bunyi Pasal 1 beleid tersebut yang dilansir dari Kompas.com, Kamis, (19/6/2025).
Satgas Saber Pungli sebelumnya merupakan bagian dari paket reformasi hukum era Presiden Jokowi. Dibentuk pada 20 Oktober 2016, satgas ini bertugas memberantas praktik pungli dengan pendekatan masif dan kolaboratif.
Satgas dipimpin Menko Polhukam sebagai penanggung jawab utama, dengan struktur operasional lintas lembaga: Polri, Kejaksaan Agung, Kemendagri, Kemenkumham, PPATK, BIN, Ombudsman RI, hingga POM TNI.
Meski belum ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo terkait pencabutan, langkah ini dipandang sebagai bagian dari penyederhanaan birokrasi dan penataan ulang sistem hukum nasional.
“Reformasi hukum ke depan akan lebih fokus pada pembenahan struktural, regulasi yang sederhana, dan pengawasan yang terintegrasi,” ujar salah satu sumber di lingkungan Kemenko Polhukam, yang enggan disebut namanya.
Keputusan ini juga bertepatan dengan sejumlah langkah evaluatif pemerintahan baru terhadap berbagai lembaga ad hoc peninggalan periode sebelumnya.
Meskipun dibubarkan, fungsi pengawasan terhadap pungli tetap akan dijalankan oleh lembaga-lembaga penegak hukum utama, seperti Polri dan Kejaksaan. Pemerintah disebut tengah merancang sistem pengawasan digital berbasis teknologi sebagai bagian dari smart governance.
“Langkah pembubaran Satgas bukan berarti pemerintah melemah dalam urusan pemberantasan pungli. Sebaliknya, kami sedang berupaya memperkuat sistem agar lebih terstruktur dan efisien,” kata salah satu pejabat di Kemenpan-RB.
Sejak dibentuk, Satgas Saber Pungli tercatat telah menggelar ribuan operasi tangkap tangan dan menyelamatkan miliaran rupiah potensi kebocoran negara. Namun, efektivitas jangka panjang dan pembenahan sistemik kini menjadi perhatian utama pemerintah baru.
Reformasi hukum era Prabowo diyakini akan mengarah pada pendekatan yang lebih modern, kolaboratif, dan akuntabel. (ivan)
