PADANG, PustakaJC.co - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyerukan langkah tegas terhadap penerima bantuan sosial (bansos) yang terbukti menyalahgunakan dana bantuan untuk bermain judi online (judol). Ia menilai, bansos harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan bertanggung jawab.
“Kalau sudah diingatkan tapi tidak berubah juga, maka penerima bantuan tadi diganti saja dengan orang yang lebih berhak,” ujar Hidayat di Kota Padang, Sumatera Barat, seperti dikutip dari suarasurabaya.net, Minggu, (13/7/2025).
Pernyataan tersebut merespons temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa 571.410 NIK penerima bansos terindikasi melakukan transaksi judi online sepanjang tahun 2024.
Data Mencengangkan dari PPATK:
•Jumlah NIK terlibat: 571.410
•Total transaksi: 7,5 juta kali
•Total deposit judol: Rp957 miliar
Menurut Hidayat, data itu menunjukkan adanya penyimpangan besar yang merusak tujuan dari program bansos itu sendiri. Ia menyebut pengalihan bansos kepada pihak yang lebih layak merupakan langkah tepat dan adil.
“Kalau mereka tidak bisa diperbaiki dan menjadi pecandu judol, tentu artinya bansos ini tidak berguna. Maka perlu ada sanksi yang lebih tegas,” katanya.
Pemerintah pun telah bergerak. PPATK kini bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Analisis rekening dilakukan agar dana bantuan tersalurkan tepat sasaran, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Hasil analisis rekening penerima bansos akan digunakan sebagai pedoman. Apalagi banyak rekening yang pasif dan hanya menerima transfer. Ini harus ditindaklanjuti,” kata Hidayat yang juga anggota Komisi VIII DPR RI.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Komisi VIII juga telah membahas temuan tersebut dan menyepakati langkah koreksi menyeluruh terhadap data penerima bansos.
Bansos merupakan bentuk kehadiran negara untuk membantu rakyat kecil. Hidayat menegaskan bahwa program ini harus dijaga integritasnya.
“Bantuan negara jangan sampai disalahgunakan. Kalau tidak layak, diganti saja. Biar yang lebih membutuhkan bisa merasakan manfaatnya,” tutup Hidayat. (ivan)
