SURABAYA, PustakaJC.co - Banyaknya keluarga menumpang alamat di Surabaya memicu masalah akurasi data dan distribusi bansos. DPRD Jawa Timur mendesak agar penanganannya dilakukan tanpa menyakiti warga kecil.
Fenomena satu alamat dihuni lebih dari tiga Kepala Keluarga (KK) di Kota Surabaya makin jadi sorotan. Praktik ini dinilai berisiko terhadap validitas data kependudukan dan berpotensi menghambat distribusi bantuan sosial (bansos). Dilansir dari harianbhirawa.co.id, Rabu, (23/7/2025).
Anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil I Surabaya, Lilik Hendarwati, menegaskan bahwa penanganan masalah ini harus dilakukan secara humanis, solutif, dan kolaboratif.
“Kami memahami banyak warga menghadapi keterbatasan ekonomi dan tempat tinggal. Tapi aturan maksimal tiga KK per alamat itu penting untuk keakuratan data dan keadilan bansos,” kata Lilik, Selasa, (22/7/2025).
Lilik, yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, menyampaikan tiga poin penting yang harus diperhatikan Pemkot Surabaya:
1.Pendataan dan sosialisasi secara humanis, tanpa pendekatan represif.
2.Pemberian solusi administratif bagi warga yang benar-benar kesulitan.
3.Pelibatan RT/RW untuk edukasi dan pengawasan berkelanjutan.
Menurutnya, peran RT dan RW sangat krusial dalam menumbuhkan kesadaran warga akan pentingnya tertib administrasi.
Ia juga mengajak masyarakat untuk jujur dan terbuka menyampaikan domisili sebenarnya.
“Tertib KK bukan hanya soal aturan, tapi soal masa depan anak-anak kita. Data yang tidak valid bisa membuat keluarga tak terdata sebagai penerima bansos atau kesulitan mengakses pendidikan dan layanan kesehatan,” ujarnya.
Lilik mendorong warga aktif berkonsultasi ke kelurahan atau RW setempat jika mengalami kendala administratif, agar solusi terbaik bisa ditemukan.
Lebih lanjut, politisi perempuan lulusan ITS ini menekankan pentingnya kesadaran kolektif bahwa tertib administrasi adalah bagian dari tanggung jawab warga negara.
“Kita semua ingin bantuan sosial tepat sasaran, pembangunan tertib, dan hak warga terjamin. Maka mari jaga validitas data agar Surabaya bisa terus menjadi kota yang adil, tertib, dan peduli warganya,” tutupnya.
Validitas data bukan sekadar angka di sistem, tapi jembatan menuju akses pendidikan, kesehatan, dan keadilan sosial. Mari bantu Surabaya jadi kota yang lebih tertib dan peduli. (ivan)
