Presiden memperkirakan bahwa praktik penyimpangan seperti itu menyebabkan kerugian negara hingga Rp100 triliun per tahun. Karena itu, ia telah memerintahkan penindakan tegas kepada aparat penegak hukum.
“Saya sudah beri tugas kepada Kapolri dan Jaksa Agung: usut, tindak, sita. Karena Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 memerintahkan kita melindungi sektor penting ini,” ujarnya lantang.
Selain menyoroti persoalan sistemik, Prabowo juga memperkenalkan istilah baru yakni “serakahnomics”, untuk menyebut ekonomi yang didorong oleh keserakahan segelintir orang.
