BATU, PustakaJC.co - Pemerintah Kota Batu dan DPRD telah menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan. Fokus utamanya: memberdayakan petani, pelaku UMKM, dan mendorong desa wisata berkelanjutan.
Wali Kota Batu, H. Nurochman mengatakan, anggaran perubahan ini disiapkan agar pembangunan lebih menyentuh sektor-sektor riil yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dilansir dari bhirawaonline.co.id, Rabu, (30/7/2025).
“Yang terpenting, kita ingin APBD ini betul-betul menyentuh masyarakat. Ekonomi rakyat harus tumbuh, petani dan UMKM harus naik kelas,” tegasnya, Selasa, (29/7/2025).
Di sektor pertanian, Pemkot membangun laboratorium pertanian dan mengoptimalkan pelatihan Integrated Farming untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal. Sementara pelaku UMKM akan mendapat kemudahan akses permodalan dan pelatihan kewirausahaan secara inklusif.
Pemerintah juga memperkuat sektor pariwisata dengan mendorong pengembangan desa wisata serta memacu inovasi lokal guna membuka lapangan kerja dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
Untuk isu lingkungan, Pemkot menggencarkan edukasi pemilahan sampah, membangun big composter, hingga mengoptimalkan pengolahan residu dengan incinerator. Strategi desentralisasi pengelolaan sampah juga menjadi bagian penting dari agenda lingkungan berkelanjutan.
Tak hanya itu, insentif untuk tenaga keagamaan dan keamanan ditingkatkan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi menjaga harmoni sosial di masyarakat.
Dalam aspek tata kelola, seluruh perangkat daerah diinstruksikan untuk segera menyelesaikan dokumen administrasi program secara lengkap. Ini demi mempercepat pelaksanaan kegiatan dan optimalisasi serapan anggaran, khususnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV tahun ini.
“Dengan langkah ini, pengadaan barang dan jasa bisa dimulai lebih awal. Maka kegiatan pembangunan akan lebih tepat waktu, menyerap tenaga kerja lokal, dan memprioritaskan produk dalam negeri, khususnya produk unggulan Kota Batu,” ujar Cak Nur.
Berdasarkan data P-APBD 2025 Kota Batu:
•Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,095 triliun, naik Rp3,8 miliar dari APBD murni.
•Belanja daerah dipangkas menjadi Rp1,240 triliun, turun Rp6,35 miliar.
•Silpa 2024 sebagai sumber pembiayaan ditetapkan sebesar Rp144,1 miliar, turun Rp10,17 miliar dari tahun sebelumnya.
Saat ini, Raperda P-APBD 2025 masih dalam tahap evaluasi di Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memastikan kesesuaian dengan Perubahan RKPD 2025, RPD 2023–2026, dan Rancangan Akhir RPJMD 2025–2030.
“Mudah-mudahan ini menjadi anggaran yang partisipatif, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” tandas Wali Kota yang akrab disapa Cak Nur. (ivan)
