Dalam laporan Badan Anggaran yang dibacakan Guntur Setiono, disebutkan bahwa pendapatan daerah setelah perubahan turun Rp5,39 miliar menjadi Rp2,753 triliun. Sementara itu, belanja daerah justru meningkat Rp42,9 miliar menjadi Rp2,219 triliun. Meski terjadi defisit anggaran sebesar Rp143,7 miliar, kondisi tersebut tertutup dengan surplus pembiayaan karena penerimaan pembiayaan meningkat menjadi Rp147,38 miliar dan pengeluaran pembiayaan menurun menjadi Rp3,59 miliar. Secara keseluruhan, APBD 2025 tetap berimbang.
Bupati Madiun Hari Wuryanto menjelaskan bahwa perubahan APBD 2025 disusun berdasarkan pendekatan kinerja dan hasil yang terukur. Menurutnya, pemerintah daerah memfokuskan anggaran pada program-program strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Program prioritas meliputi pemenuhan layanan Universal Health Coverage (UHC) secara penuh, pemulihan infrastruktur yang sempat terdampak refocusing anggaran pusat, serta pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pedesaan. Pemerintah juga memberikan perhatian pada penanganan stunting, pengendalian inflasi daerah, dan peningkatan ekonomi melalui penguatan UMKM.
