Lebih lanjut, Yordan menuturkan bahwa peran BRIDA menjadi kunci dalam proses evaluasi perda.
“Kami bekerja sama dengan BRIDA, karena sekarang semua kajian di provinsi Jawa Timur ditarik ke badan riset inovasi daerah, ditambah tenaga ahli yang sudah lama melakukan kajian terkait hal ini,” pungkas Ketua Bapemperda DPRD Jatim itu.
Langkah pencabutan perda ini menjadi bagian dari upaya DPRD Jatim untuk memastikan regulasi daerah tetap relevan, efektif, dan selaras dengan kewenangan pemerintahan yang berlaku. (ivan)
