JAKARTA, PustakaJC.co – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Mohamad Syafi’ Alielha atau Savic Ali mengkritik pejabat publik yang tidak memahami tata kelola kebijakan secara tepat.
“Artinya selama ini negara tidak begitu hadir dalam kehidupan ekonomi masyarakat dan tahunya hanya memajaki,” ujar Savic, dikutip dari nu.or.id, Jumat, (15/8/2025).
Savic menegaskan, defisit anggaran seharusnya menjadi tanggung jawab pejabat yang gagal menciptakan iklim ekonomi sehat.
“Kebijakan publik itu bebannya akan ke masyarakat banyak. Artinya dia harus mempertimbangkan situasi masyarakatnya, bukan asal dipajakin,” tambahnya.
Data terkini menunjukkan beberapa daerah menaikkan tarif pajak secara drastis. Di Jombang, pajak naik hingga 400 persen, sedangkan di Cirebon hampir mencapai 1000 persen. Fenomena ini menjadi indikator bahwa banyak pejabat belum memahami dampak luas kebijakan publik terhadap masyarakat.
Savic juga menyoroti ironi sosial yang mencolok antara gaya hidup mewah pejabat dengan kondisi ekonomi rakyat.
“Pejabat tinggi semua bukan hanya nggak ada yang miskin tapi penampilannya mewah, mobil mewah, gaya hidupnya mewah, keluarganya kelihatan oleh tetangga kanan kiri banyak anak-anak pejabat yang flexing di sosial medianya,” ujar Ketua PBNU itu.
Ia menilai wajar jika masyarakat Pati melawan kebijakan pajak yang membebani.
“Ya tentu saja masyarakat akan protes dan memicu apa yang terjadi di Pati,” jelasnya.
Savic berharap pejabat daerah bisa menyeimbangkan kebutuhan pendapatan daerah dengan pertumbuhan ekonomi rakyat. Fokus pada investasi, lapangan kerja, dan penguatan ekonomi produktif menjadi kunci agar masyarakat sejahtera tanpa terbebani pajak berlebihan. (ivan)
