Terkait amandemen, Muzani mengingatkan bahwa perubahan konstitusi bukan solusi instan.
“Amandemen harus melalui proses panjang dengan transparansi, partisipasi masyarakat, akademisi, hingga rakyat, serta konsensus luas. Perubahan UUD 1945 tidak boleh didorong oleh kepentingan kelompok tertentu,” ungkapnya.
Ia menegaskan kembali bahwa konstitusi adalah milik seluruh rakyat Indonesia.
“Hari Konstitusi ini menjadi pengingat bahwa konstitusi milik semua golongan, milik semua anak bangsa. Mari kita pastikan konstitusi tetap tegak demi mewariskan bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur,” pungkas Muzani. (ivan)
