Menurutnya, kedaulatan pangan adalah separuh dari persoalan bangsa.
“Seperti kata Bung Karno, kalau urusan perut rakyat selesai, maka setengah masalah bangsa juga selesai,” tegas Riyono.
Soal arah pembangunan jangka panjang, Andreas juga menyinggung pentingnya Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) agar pembangunan tidak berubah setiap ganti presiden.
“Kalau mau kuat, bisa amandemen terbatas memberi kewenangan MPR menyusun PPHN. Dengan begitu, pembangunan berjalan konsisten demi kepentingan rakyat,” ujarnya.
Baik Andreas maupun Riyono sepakat, kedaulatan pangan dan keadilan ekonomi adalah fondasi penting untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Optimisme harus dijaga, namun implementasi program tidak boleh membuat rakyat terbebani. (ivan)
