JAKARTA, PustakaJC.co – Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa pemerintah wajib memastikan kedaulatan pangan dan kemandirian ekonomi sesuai amanat konstitusi. Menurutnya, kekayaan alam yang melimpah harus memberi manfaat nyata bagi rakyat, bukan justru memperkaya pihak asing.
“Kekayaan alam kita seperti migas, nikel, dan mineral masih diekspor mentah. Tidak ada nilai tambah yang dinikmati bangsa ini. Karena itu bagus kalau Presiden Prabowo siap mengatasi itu semua dan harus kita dukung,” ujar Andreas dalam diskusi Implementasi Pidato Presiden Saat Sidang MPR RI Tahun 2025 di Kompleks Parlemen, dikutip dari bhirawaonline.co.id, Kamis, (21/8/2025).
Andreas mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo memberantas korupsi, tambang ilegal, menekan kemiskinan, hingga meluncurkan program makan bergizi gratis (MBG) dan sekolah rakyat. Bahkan, dalam 299 hari pemerintahannya, tercatat negara berhasil menyelamatkan Rp300 triliun potensi kebocoran anggaran, pertumbuhan ekonomi 5,12%, serta tingkat pengangguran dan kemiskinan terendah sejak 1998.
Namun, Andreas mengingatkan agar capaian angka tidak berhenti di laporan statistik semata.
“Kalau mau keluar dari middle income trap, pertumbuhan ekonomi harus di atas 8% hingga 10%. Surplus 4 juta ton beras tahun ini bagus, tapi faktanya harga beras di lapangan masih tinggi. Itu ironi yang harus kita pecahkan,” jelasnya.
Senada, anggota MPR RI dari FPKS, Riyono, menyoroti pentingnya peran negara dalam menguasai pasar pangan. Ia menilai anggaran ketahanan pangan sebesar Rp164,5 triliun masih relatif kecil. “Idealnya minimal 10% dari APBN atau Rp370 triliun. Bahkan kalau target pertumbuhan ekonomi 8%, maka anggaran pangannya harus Rp800 triliun. Saat ini 97% beras dikuasai swasta, Bulog hanya jadi operator. Karena itu operasi pasar sering terlambat,” kata Riyono.
Menurutnya, kedaulatan pangan adalah separuh dari persoalan bangsa.
“Seperti kata Bung Karno, kalau urusan perut rakyat selesai, maka setengah masalah bangsa juga selesai,” tegas Riyono.
Soal arah pembangunan jangka panjang, Andreas juga menyinggung pentingnya Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) agar pembangunan tidak berubah setiap ganti presiden.
“Kalau mau kuat, bisa amandemen terbatas memberi kewenangan MPR menyusun PPHN. Dengan begitu, pembangunan berjalan konsisten demi kepentingan rakyat,” ujarnya.
Baik Andreas maupun Riyono sepakat, kedaulatan pangan dan keadilan ekonomi adalah fondasi penting untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Optimisme harus dijaga, namun implementasi program tidak boleh membuat rakyat terbebani. (ivan)
