SURABAYA, PustakaJC.co – DPRD Jawa Timur menegaskan pengawasan pekerja migran Indonesia (PMI) harus tetap dilakukan di daerah, bukan ditarik ke pusat. Alasannya, perlindungan PMI akan lebih efektif bila dekat dengan wilayah asal pekerja.
Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PKB, Hikmah Bafaqih, menilai rentang kendali pengawasan akan semakin jauh bila dipusatkan di Jakarta. Padahal, di tingkat daerah saja masih banyak persoalan yang belum terselesaikan, mulai dari perusahaan penempatan “nakal” hingga maraknya pekerja ilegal. Dilansir dari jatimpos.co, Senin, (25/8/2025).
“Sejak awal kami mengatakan, yang sudah baik di daerah jangan diubah. Mestinya dikembangkan, jangan diubah menjadi sesuatu yang malah semakin memperburuk situasi,” ujar Hikmah di Gedung DPRD Jatim, Senin, (25/8/2025).
