DPRD Jatim Minta Pengawasan Pekerja Migran Tetap di Daerah Bukan Ditarik ke Pusat

pemerintahan | 25 Agustus 2025 20:32

Selain itu, ia menyoroti kondisi penampungan calon PMI yang kerap tidak manusiawi. Situasi ini, menurutnya, bisa berlanjut hingga ke tempat kerja di luar negeri bila tidak ada pengawasan yang ketat di daerah.

Hikmah juga menolak wacana pengawasan ditarik ke KP2MI pusat.

“Sekarang saja kontrolnya ada di pemerintah daerah banyak P3MI nakal, banyak pekerja ilegal. Gimana kalau kontrolnya ditarik ke Jakarta? Semakin jauh,” tegasnya.