SURABAYA, PustakaJC.co - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan tidak ada pejabat di lingkup Pemkot Surabaya yang gemar pamer harta alias flexing. Pernyataan ini merespons arahan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang melarang pejabat hidup hedon di tengah situasi sosial yang rawan.
“Dari dulu ada kah? Nggak ada pejabat publik di Surabaya yang flexing. Ya dari dulu modelnya begini,” ujar Eri di Balai Kota, Kamis, (4/9/2025), sambil menunjukkan gaya busana sederhananya.
Ia memastikan kegiatan pribadi maupun kedinasan dijalankan sederhana. Bahkan, selama menjabat, dirinya tidak pernah menganggarkan perjalanan dinas ke luar negeri menggunakan APBD. Dilansir daei jawapos.com, Kamis, (4/9/2025).
“Kalau ada undangan internasional ya silakan, tapi dibiayai penyelenggara, bukan APBD,” tegasnya.
Sebagai contoh, Surabaya pernah masuk 50 besar ajang internasional Bloomberg Philanthropies Mayors Challenge di New York. Dalam ajang itu, Pemkot Surabaya memberangkatkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Dedik Irianto, dan Kepala Bappedalitbang, Irvan Wahyudrajad. Semua biaya perjalanan ditanggung penuh oleh panitia.
“Kalau nanti lolos 25 besar, kita akan dikumpulkan lagi di New York. Itu bukti keberhasilan, bukan pemborosan,” tambah Eri.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan seluruh pejabat negara agar tidak memamerkan gaya hidup mewah, baik dalam acara kedinasan maupun pribadi.
“Situasi saat ini sangat sensitif. Jadi sebaiknya semua sederhana. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial,” kata Tito di Jakarta, Selasa, (2/9/2025).
Ia menegaskan, resepsi mewah dan penampilan hedon justru bisa memicu ketidakpercayaan publik. “Kalau ada pernikahan atau ulang tahun, rayakan sederhana saja,” ujarnya.
Tito juga meminta kepala daerah menunda perjalanan ke luar negeri dan tetap fokus di wilayah masing-masing. (ivan)
