Ia menambahkan, sorotan publik juga muncul karena kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya membaik.
“Tren perekonomian kita tidak naik, tapi justru menurun. Sementara mereka (anggota dewan) naik trennya. Mestinya tunjangan dievaluasi,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat juga sering membandingkan tunjangan perumahan dengan fasilitas lain yang diterima anggota dewan. Hal itu menimbulkan persepsi ketidakadilan dan mendorong tuntutan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja serta kelayakan tunjangan.
“Nah, ini kan rakyat merasa adanya ketidakadilan. Itu yang membuat mereka resah kemudian menyampaikan kritik agar dilakukan evaluasi terhadap kinerja dewan,” pungkas Pengamat Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya itu. (ivan)
