Pemerintah Luncurkan Delapan Program Akselerasi Pembangunan 2025

pemerintahan | 16 September 2025 05:30

Pemerintah Luncurkan Delapan Program Akselerasi Pembangunan 2025
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta. (dok setkab)

JAKARTA, PustakaJC.co – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka yang membahas delapan program akselerasi pembangunan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, program ini akan langsung dijalankan tahun ini.

 

Program pertama adalah magang lulusan baru yang menargetkan 20 ribu peserta dari jenjang S1, D3, atau setara. Selama enam bulan, mereka akan menerima uang saku setara UMP dengan total anggaran Rp198 miliar. Dilansir dari setkab.go.id, Selasa, (16/9/2025).

 

Pemerintah juga memperluas insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Skema ini menyasar 552 ribu pekerja dengan anggaran Rp120 miliar.

 

 

 

Di bidang pangan, pemerintah menyiapkan bantuan beras 10 kilogram untuk Oktober–November dengan alokasi Rp7 triliun. Sementara itu, untuk perlindungan pekerja informal seperti driver ojek online, sopir, hingga kurir, pemerintah menanggung 50 persen iuran jaminan kecelakaan kerja dan kematian dengan anggaran Rp36 miliar.

 

Di sektor perumahan, BPJS Ketenagakerjaan menurunkan bunga kredit perumahan pekerja menjadi BI rate plus 3 persen. Targetnya Rp150 miliar untuk 1.000 penerima manfaat tahun ini, mendukung program Presiden membangun 3 juta rumah.

 

Pemerintah juga meluncurkan padat karya tunai yang digelar KemenPU dan Kemenhub, menyasar 609 ribu penerima manfaat dengan anggaran Rp5,3 triliun.

 

 

 

Di sisi regulasi, PP 28/2025 akan dipercepat dengan mendorong integrasi RDTR ke sistem OSS. Pemerintah menyiapkan Rp1 triliun agar izin otomatis berlaku jika melewati 20 hari kerja.

 

Program terakhir adalah pilot project ekosistem gig economy melalui coworking space di Jakarta, yang akan diperluas ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam.

 

“Semua program ini disiapkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja,” tegas Airlangga. (ivan)