“Dukungan dari Dinsos Provinsi mencakup Layanan Dukungan Psikososial (LDP), penguatan pengasuhan wali asuh dan wali asrama, pembinaan anak asuh di panti, serta bantuan sarana dan prasarana dasar berupa family kit. Meski bantuan pusat terkadang terlambat, kami berusaha memastikan anak-anak tetap mendapatkan fasilitas yang dibutuhkan saat launching Sekolah Rakyat,” pungkas Novi.
Menambahkan data terbaru, Sekretaris Dinsos Jatim, Yusmanu, menuturkan,
“Saat ini Sekolah Rakyat di Jawa Timur berjalan di 26 titik dengan total 2.450 murid, terdiri dari 15 rombel SD, 35 rombel SMP, dan 48 rombel SMA. Program ini didukung 26 kepala sekolah, 415 guru, 76 wali asuh, 13 wali asrama, 14 tata usaha, 18 bendahara, 19 operator, 34 satpam, 21 cleaning service, dan 19 juru masak,” tutur Yusmanu.
Dengan capaian ini, Jawa Timur semakin mengukuhkan diri sebagai provinsi percontohan dalam pendidikan inklusif. Pemprov Jatim berkomitmen penuh mendukung Sekolah Rakyat agar anak-anak kurang mampu mendapatkan hak pendidikan yang layak, dan program ini dapat menjadi tonggak tercapainya generasi emas Indonesia. (ivan)
