SURABAYA, PustakaJC.co - Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Sosial (Dinsos) berkomitmen menjalankan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program ini difokuskan untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem maupun yang putus sekolah.
Kepala Dinsos Jawa Timur, Restu Novi Widiani, menegaskan, sasaran utama Sekolah Rakyat adalah masyarakat yang termasuk dalam kategori desil 1 dan 2 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, anak di luar kategori tersebut tetap bisa diakomodasi apabila hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan mereka memang layak menerima fasilitas pendidikan.
“Sekolah Rakyat tidak akan mengganggu jumlah murid sekolah lain. Program ini justru hadir untuk menjangkau anak-anak yang putus sekolah atau tidak mampu membayar biaya sekolah,” jelas Novi,saat diwawancarai Jurnalis PustakaJC.co, Rabu, (17/9/2025).
Untuk mewujudkan hal itu, Dinsos Jatim mendorong kabupaten/kota yang belum mengusulkan lokasi Sekolah Rakyat agar segera mengajukan, baik berupa gedung sementara maupun lahan permanen. Sementara itu, daerah yang sudah mengajukan akan didampingi melalui koordinasi antara Dinsos provinsi, Dinsos kabupaten/kota, dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Tidak hanya dari sisi tempat, dukungan juga diberikan melalui penguatan layanan. Dinsos Jatim mengerahkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk memberikan layanan dukungan psikososial, pembinaan anak asuh, serta penguatan pengasuhan bagi wali asrama. Dukungan sarana dan prasarana pun disiapkan, mulai dari family kit, sprei, sarung bantal, hingga perlengkapan kebersihan.
“Dalam beberapa tahap, memang masih ada keterlambatan dukungan sarana dari Kementerian Sosial. Karena itu, kami berusaha melengkapinya agar anak-anak dapat belajar dengan nyaman,” tambah Novi.
Ke depan, Pemprov Jatim memiliki target jangka menengah dan panjang. Untuk jangka menengah, Dinsos memastikan proses belajar mengajar berjalan maksimal dengan koordinasi intensif bersama kepala sekolah, Dinsos kabupaten/kota, serta Kementerian Sosial. Selain itu, usulan pembangunan gedung dan lahan juga terus diperjuangkan agar mendapat persetujuan dari Kementerian PUPR dan Kemensos.
Sementara dalam jangka panjang, program ini diharapkan tidak hanya mencetak lulusan Sekolah Rakyat, tetapi juga memberi masa depan yang lebih cerah.
“Kami ingin anak-anak lulusan Sekolah Rakyat bisa diterima di perguruan tinggi ternama, atau diarahkan ke pelatihan kewirausahaan dengan dukungan permodalan. Keluarganya juga akan mendapatkan program penguatan ekonomi,” tukas Kadinsos Jatim ini.
Dengan langkah tersebut, Pemprov Jatim optimistis Sekolah Rakyat mampu menjadi solusi nyata untuk mengurangi angka putus sekolah, serta membuka kesempatan pendidikan yang lebih merata bagi seluruh anak dari keluarga tidak mampu. (ivan)
