Komisi B DPRD Surabaya menilai penolakan jagal harus dipertimbangkan serius. Faridz Afif mengingatkan, relokasi berpotensi menaikkan biaya operasional, harga daging, serta menurunkan kualitas daging akibat distribusi yang lebih panjang.
“Kalau jagal berhenti, peredaran daging di Surabaya bisa terganggu bahkan lumpuh,” tegasnya.
Ia meminta Pemkot segera duduk bersama jagal, RPH, dan bagian perekonomian untuk mencari solusi adil. Polemik ini menjadi pengingat pentingnya komunikasi dua arah dalam pembangunan, agar kebijakan tidak hanya megah di atas kertas, tetapi benar-benar berpihak pada kebutuhan rakyat. (ivan)
