SURABAYA, PustakaJC.co – Perseteruan antara Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana terkait mutasi ASN semakin memanas. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan pemerintah provinsi terus memantau situasi ini agar kepentingan masyarakat tidak terganggu.
“Kita berharap komunikasi yang berjalan saat ini bisa membuahkan titik temu. Semua kepala daerah harus akur dan sinergis,” ujar Emil di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, dikutip dari jawapos.com, Jumat, (26/9/2025).
Menurut Emil, konflik di level eksekutif daerah bukan hanya persoalan pribadi. Jika berlarut, hal ini dapat menghambat program strategis, pelayanan publik, hingga pembangunan di Sidoarjo.
Perselisihan muncul setelah jumlah ASN yang dimutasi bertambah dari 31 menjadi 61 orang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Wakil Bupati Mimik menilai mutasi ini melanggar aturan penilaian kinerja PNS sesuai PP Nomor 20 Tahun 2019 dan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Merit.
Sementara itu, Bupati Subandi menegaskan mutasi tersebut telah sesuai prosedur dan mendapat persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Semua sudah dilakukan melalui TPK dan PPK, serta sudah mendapat izin dari BKN,” tegas Subandi.
Drama politik ini menjadi sorotan publik karena berpotensi memengaruhi jalannya pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo. (ivan)
