Eri Cahyadi mengatakan bahwa penertiban administrasi ini sangat penting untuk mencegah pemborosan dan ketidakadilan dalam penyaluran dana publik.
"Pembatasan (1 rumah maksimal 3 KK) itu sebenarnya untuk memastikan bahwa rumah itu adalah rumah yang memang cukup ditempati beberapa orang," ujar Eri Cahyadi, menegaskan bahwa ini merupakan upaya untuk memastikan Pemkot mampu membantu warga yang datanya sesuai dengan kondisi di lapangan.
Ia menekankan pentingnya warga yang sudah menikah untuk mengurus KK terpisah, agar status mereka sebagai unit keluarga baru dapat didata dengan akurat dan menjadi sasaran bantuan.
