Meski PGN hanya berperan sebagai pelaksana, Novita menuntut perusahaan pelat merah itu memberi penjelasan terbuka terkait ketidakjelasan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang dinilai tidak konsisten di lapangan.
“PGN tidak bisa hanya berdalih kebijakan ada di kementerian. Sebagai pelaksana, PGN tetap punya tanggung jawab untuk memberikan penjelasan dan mencari solusi. Komisi VII butuh jawaban konkret, bukan sekadar melempar masalah ke pihak lain,” ujarnya.
Novita juga menekankan pentingnya koordinasi antar-kementerian agar industri tidak terus menjadi korban tarik ulur kebijakan.
“Kalau kebijakan gas tetap tidak jelas, industri nasional akan terus tersandera. Jangan sampai masa depan industri hancur hanya karena kementerian dan BUMN saling melempar tanggung jawab,” tutup Novita. (ivan)
