Lora Nasih mengingatkan agar dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari swasta dan BUMD diarahkan untuk program pengentasan kemiskinan dan pemerataan wilayah, bukan sekadar kegiatan seremonial.
Dalam hal belanja daerah, ia mencatat pemangkasan belanja modal hingga 40 persen dalam RAPBD 2026 sebagai langkah yang tidak sejalan dengan kebutuhan infrastruktur.
“Anggaran jalan, jaringan, dan irigasi hanya Rp44,7 miliar. Ini jelas tidak rasional untuk provinsi sebesar Jawa Timur,” ungkap politisi asal Bangkalan ini.
