Ia mendorong pemerintah provinsi melakukan optimalisasi pajak daerah tanpa menambah beban rakyat, memperkuat basis data pajak digital, serta memastikan transparansi retribusi agar pengelolaan keuangan daerah lebih akuntabel.
Selain itu, Lora Nasih menilai kontribusi BUMD masih rendah dan perlu dievaluasi menyeluruh. Ia bahkan mendorong DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) bila ditemukan BUMD yang merugi dan tidak memberi manfaat ekonomi.
“BUMD yang tidak sehat harus segera diaudit agar tidak menjadi beban APBD,” ujarnya.
Politisi asal Bangkalan itu juga menyoroti banyaknya aset daerah yang terbengkalai dan belum dimanfaatkan secara produktif. Pemerintah provinsi diminta segera menuntaskan penataan aset agar dapat menjadi sumber pendapatan baru.
