“RAPBD seharusnya menjadi instrumen kesejahteraan rakyat, bukan sekadar formalitas tahunan,”tegasnya.
Ia menutup pandangan Fraksi NasDem dengan lima rekomendasi utama:
1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Evaluasi total terhadap BUMD yang tidak produktif;
3. Peningkatan belanja modal untuk infrastruktur;
4. Transparansi hibah dan bansos; serta
5. Harmonisasi RAPBD dengan dokumen perencanaan daerah.
“Kami ingin RAPBD 2026 benar-benar berpihak pada rakyat. Jangan hanya jadi angka di atas kertas tanpa makna untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” pungkas Fraksi Partai NasDem ini. (ivan)
