SURABAYA, PustakaJC.co – Fraksi Partai NasDem DPRD Jawa Timur menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 belum sepenuhnya mencerminkan arah pembangunan yang inklusif dan berpihak pada rakyat kecil.
Ketua Fraksi NasDem H. Mohammad Nasih Aschal, atau yang akrab disapa Lora Nasih, menyoroti target pendapatan daerah yang justru mengalami stagnasi. Dalam sidang paripurna DPRD Jatim, Senin, (29/9/2025), ia menyebut pendapatan daerah sebesar Rp28,26 triliun turun 1,2 persen dibanding tahun sebelumnya. Dilansir dari surabayapagi.com, Senin, (6/10/2025).
“Pertumbuhan PAD hanya 1,8 persen, padahal ekonomi Jatim diproyeksikan tumbuh hingga 5,6 persen. Ini menunjukkan perlunya strategi baru untuk menggali potensi pendapatan daerah,” tegas Lora Nasih.
Ia mendorong pemerintah provinsi melakukan optimalisasi pajak daerah tanpa menambah beban rakyat, memperkuat basis data pajak digital, serta memastikan transparansi retribusi agar pengelolaan keuangan daerah lebih akuntabel.
Selain itu, Lora Nasih menilai kontribusi BUMD masih rendah dan perlu dievaluasi menyeluruh. Ia bahkan mendorong DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) bila ditemukan BUMD yang merugi dan tidak memberi manfaat ekonomi.
“BUMD yang tidak sehat harus segera diaudit agar tidak menjadi beban APBD,” ujarnya.
Politisi asal Bangkalan itu juga menyoroti banyaknya aset daerah yang terbengkalai dan belum dimanfaatkan secara produktif. Pemerintah provinsi diminta segera menuntaskan penataan aset agar dapat menjadi sumber pendapatan baru.
Lora Nasih mengingatkan agar dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari swasta dan BUMD diarahkan untuk program pengentasan kemiskinan dan pemerataan wilayah, bukan sekadar kegiatan seremonial.
Dalam hal belanja daerah, ia mencatat pemangkasan belanja modal hingga 40 persen dalam RAPBD 2026 sebagai langkah yang tidak sejalan dengan kebutuhan infrastruktur.
“Anggaran jalan, jaringan, dan irigasi hanya Rp44,7 miliar. Ini jelas tidak rasional untuk provinsi sebesar Jawa Timur,” ungkap politisi asal Bangkalan ini.
Ia juga meminta agar peningkatan belanja hibah sebesar 15 persen dilakukan secara transparan dengan menyediakan database publik penerima hibah agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik.
Terkait defisit RAPBD 2026 sebesar Rp994 miliar, Lora Nasih menilai masih dalam batas wajar, namun menekankan agar penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan pembiayaan utang ke PT SMI dijelaskan secara terbuka untuk menghindari beban fiskal di masa depan.
Menurutnya, masih banyak program belanja rutin yang belum mendukung tema RKPD 2026 “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.” Karena itu, Fraksi NasDem meminta setiap OPD menyelaraskan rencana kerja dengan RPJMD 2025–2029, dengan fokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan produktivitas sektor unggulan.
“RAPBD seharusnya menjadi instrumen kesejahteraan rakyat, bukan sekadar formalitas tahunan,”tegasnya.
Ia menutup pandangan Fraksi NasDem dengan lima rekomendasi utama:
1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Evaluasi total terhadap BUMD yang tidak produktif;
3. Peningkatan belanja modal untuk infrastruktur;
4. Transparansi hibah dan bansos; serta
5. Harmonisasi RAPBD dengan dokumen perencanaan daerah.
“Kami ingin RAPBD 2026 benar-benar berpihak pada rakyat. Jangan hanya jadi angka di atas kertas tanpa makna untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” pungkas Fraksi Partai NasDem ini. (ivan)
