SURABAYA, PustakaJC.co - Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi kinerja seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah ini menyusul turunnya dana transfer pusat ke Jatim lebih dari Rp2 triliun yang menekan ruang fiskal provinsi.
“Pansus itu sah dan boleh saja. Kalau memang dibutuhkan untuk evaluasi BUMD, kami akan mendorong dibentuk Pansus BUMD,” ujar Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Jatim, M. Hadi Setiawan, di Surabaya, dikutip dari jatimpos.co, Sabtu, (17/10/2025).
Golkar menilai evaluasi total perlu dilakukan agar pendapatan daerah dari dividen dan kinerja BUMD bisa dioptimalkan tanpa menambah beban masyarakat.
“Dengan berkurangnya dana transfer dari pusat, kita harus mengandalkan pundi sendiri, salah satunya BUMD,” tegasnya.
Menurut Hadi, sejumlah BUMD masih jauh dari kata maksimal. Beberapa bahkan dinilai “hidup segan, mati tak mau.” Ia mencontohkan PT Kasa Husada Wira Jatim dan produsen minuman legendaris Siropen yang dinilai perlu dibenahi atau dibubarkan bila tak layak.
“Kalau memang tidak feasible, dibekukan saja. Tapi kalau masih bisa hidup, harus didorong supaya tumbuh,” ujar Hadi.
Golkar juga membuka peluang rekomendasi kebijakan baru, termasuk revisi Perda atau Pergub untuk memperkuat ekosistem bisnis BUMD—mulai dari penugasan yang jelas, penguatan pasar, hingga penyertaan modal yang terukur.
“Kalau hasil Pansus nanti menuntut perombakan direksi atau komisaris, itu sangat mungkin. Wong dimatikan saja tidak menutup kemungkinan,” pungkas Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Jatim ini. (ivan)
