SURABAYA, PustakaJC.co – Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar rapat koordinasi bersama RSUD dr. Soewandhie, Bappedalitbang, Bapenda, serta Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) untuk membahas Raperda APBD 2026. Rapat dipimpin Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir, membahas optimalisasi pendapatan, pengelolaan aset, dan peningkatan layanan rumah sakit daerah.
Anggota Komisi D, dr. Zuhrotul Mar’ah, menegaskan agar pembangunan tidak mengganggu pelayanan medis. Dilansir dari jatimpos.co, Rabu, (22/10/2025).
“Pelayanan harus tetap berjalan tanpa kendala meski ada proyek pembangunan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti penurunan target pendapatan retribusi aset dari Rp14,9 miliar realisasi 2025 menjadi Rp12,4 miliar pada 2026, serta belum diterimanya dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) oleh RSUD dr. Soewandhie.
Johari Mustawan, anggota Komisi D lainnya, menyoroti lonjakan pendapatan umum dari Rp10 miliar menjadi Rp23 miliar. Ia meminta penjelasan sumber peningkatan dan penggunaan dana APBD maupun DAU dalam pengembangan rumah sakit.
Wakil Ketua Komisi D, Luthfiyah, menekankan pentingnya kemandirian finansial.
“Rumah sakit pemerintah harus bisa mandiri seperti swasta. Fasilitas pendukung seperti parkir juga perlu ditingkatkan karena berpengaruh pada kenyamanan dan citra rumah sakit,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, perwakilan RSUD dr. Soewandhie, dr. Queen Azizah, memastikan pembangunan tidak mengganggu pelayanan, terutama di IGD.
“Kami tetap prioritaskan pasien. Sistem satu pintu juga disiapkan agar arus pelayanan lebih lancar,”ungkapnya.
Direktur RSUD dr. Soewandhie, dr. Billy D. Mesakh, menambahkan pihaknya tengah mengembangkan layanan premium GRHA Adyatma untuk pasien non-JKN.
“GRHA Adyatma menjadi sumber pendapatan potensial dan sudah berjalan. Kami berharap dukungan DPRD agar fasilitas dan promosi bisa lebih ditingkatkan,” ujarnya.
Billy juga menjelaskan rencana perluasan lahan parkir bertingkat di sisi Jl. Tambak Bening untuk mengatasi keterbatasan kapasitas yang kini hanya 200 mobil, sementara kunjungan pasien mencapai 1.600–1.700 orang per hari.
Komisi D menegaskan pentingnya inovasi pendapatan, perbaikan sarana, dan peningkatan layanan agar rumah sakit daerah semakin mandiri dan kompetitif tanpa mengurangi pelayanan publik. (ivan)
