JAKARTA, PustakaJC.co - Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menegaskan bahwa kebutuhan kapal nasional mencapai ratusan unit dengan nilai potensi investasi hingga Rp1.320 triliun. Ia mengingatkan bahwa pemenuhan kebutuhan tersebut melalui impor justru akan membuat aliran uang negara keluar dalam jumlah besar.
“Ini harga mati. Mulai sekarang, sekecil apa pun pesanan kapal dari BUMN atau pemerintah harus dibangun di dalam negeri,” tegas Nevi dalam pertemuan Komisi VI bersama Kaharuddin Djenod, Direktur Utama PT PAL Indonesia, dan jajaran PT PELNI di Surabaya, dikutip dari suarasurabaya.net, Minggu, (23/11/2025).
Nevi juga mendorong penerapan TKDN minimal 40 persen serta sinergi BUMN maritim seperti PT PAL, PELNI, dan Pelindo, termasuk kolaborasi dengan industri swasta nasional untuk memastikan komponen kapal dapat diproduksi di dalam negeri—terutama komponen yang memerlukan sertifikasi khusus.
“Kita punya potensi besar di sektor pangan, energi, dan pertahanan. Saatnya uang negara berputar di dalam negeri untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT PAL, Kaharuddin Djenod, memaparkan data yang menunjukkan urgensi penguatan industri pendukung kapal dalam negeri. Bila kapal dibangun di Indonesia namun seluruh komponennya impor, kontribusinya terhadap ekonomi hanya 0,09 persen. Namun jika industri pendukung lokal ikut tumbuh, dampaknya melonjak menjadi 1,2 persen terhadap PDB nasional.
“Kesenjangan ini luar biasa. Karena itu kami sedang menyusun konsep besar di bawah arahan Menteri Pertahanan dan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
Kaharuddin mencontohkan program Pertamina yang bakal membangun 105 kapal tanker dalam 10 tahun ke depan dan seluruhnya dikerjakan di dalam negeri. Dengan standardisasi desain, seperti mesin 12.000 hp, produksi 50 kapal sudah cukup untuk mendorong pendirian pabrik mesin kapal lokal.
“Kalau 20 unit mesin dibutuhkan untuk 50 kapal, itu sudah cukup untuk mendirikan pabrik berkapasitas besar. Begitu pula hilirisasi nikel untuk kapal tanker stainless steel dan kapal listrik yang kami bahas dengan delegasi Rusia. Semua akan kami koordinasikan agar komponennya diproduksi di dalam negeri,” jelasnya.
Ia menegaskan, PT PAL tidak ingin hanya menjadi koordinator proyek besar demi kontrak, tetapi ingin membangun ekosistem industri maritim nasional secara mandiri melalui transfer teknologi dan peningkatan kapasitas SDM.
Nevi memastikan Komisi VI akan mengawal kebijakan tersebut melalui harmonisasi regulasi antar-kementerian agar target kontribusi industri maritim sebesar 1,2 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dapat tercapai pada periode pemerintahan saat ini. (ivan)
