Pemprov Jatim Genjot Pasar Murah untuk Redam Tekanan Inflasi Akhir Tahun

pemerintahan | 03 Desember 2025 06:19

Pemprov Jatim Genjot Pasar Murah untuk Redam Tekanan Inflasi Akhir Tahun
Gubernur Jatim Khofifah Indar parawanda saat meninjau Pasar Murah. (dok detik)

SURABAYA, PustakaJC.co - Inflasi Jawa Timur pada November 2025 tercatat 2,63% (yoy), masih berada dalam target inflasi nasional Bank Indonesia di kisaran 2,5% ± 1%. Angka ini juga sedikit di bawah inflasi nasional yang mencapai 2,72% (yoy).

 

Meski stabil, tekanan harga tetap terasa terutama dari kelompok pangan. Data BPS mencatat sejumlah komoditas penyumbang inflasi utama, di antaranya emas perhiasan (0,82%), beras (0,22%), cabai merah (0,12%), telur ayam ras (0,11%), dan bahan bakar rumah tangga (0,10%). Dilansir dari detik.com, Rabu, (3/12/2025).

 

Untuk menjaga daya beli sekaligus menahan gejolak harga, Pemprov Jatim menjadikan Pasar Murah sebagai instrumen utama. Hingga akhir November, program ini telah digelar 259 kali dan direncanakan terus berlanjut hingga penghujung tahun.

 

“Pasar Murah adalah langkah strategis untuk memberi akses harga pokok yang lebih terjangkau sekaligus menjadi bantalan inflasi,” ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Selasa, (2/12/2025).

 

 

Harga komoditas dalam Pasar Murah dipatok jauh di bawah pasar. Di antaranya:

Bawang merah: Rp 7.000–8.000/250 g

Bawang putih: Rp 6.000–7.000/250 g

Beras medium: Rp 11.000/kg

Beras premium: Rp 14.000/kg

Minyakita: Rp 13.000–15.000/liter

Tepung kemasan: Rp 10.000/kg

Telur ayam ras: Rp 22.000–24.000/kg

Gula: Rp 14.000–16.000/kg

 

Khofifah menegaskan harga-harga tersebut terus dipantau dan disesuaikan agar tetap lebih murah dibandingkan pasar tradisional maupun ritel modern.

 

Selain stabilisasi harga, Pasar Murah juga menjadi wadah penguatan ekonomi lokal. Setiap gelaran melibatkan minimal 10 pelaku IKM, memberi mereka ruang promosi dan akses pasar langsung kepada konsumen.

 

“Di luar Pasar Murah, pemerintah provinsi memperkuat pemantauan harga sebagai early warning system untuk membaca potensi gejolak harga lebih awal,” jelas Khofifah.

 

 

Data pemantauan ini menjadi dasar penentuan langkah intervensi, baik berupa operasi pasar maupun koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

 

Dengan kombinasi kebijakan lapangan dan pemantauan ketat, Pemprov Jatim menargetkan inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat terjaga hingga akhir tahun. (ivan)