SURABAYA, PustakaJC.co - Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM Jatim) terus memperkuat langkah percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Salah satu upayanya diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Satgas KDKMP Jawa Timur yang digelar di Hotel Novotel Samator Surabaya, Kamis, (4/12/2025).
Kepala Diskop UKM Jatim, Endy Alim Abdi Nusa, menegaskan pentingnya sinkronisasi lintas sektor agar program dapat berjalan seragam di seluruh kabupaten/kota. Ia menyebut koordinasi antara kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah desa menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi KDKMP. Dilansir dari bhirawaonline.co.id, Jumat, (5/12/2025).
“Keberhasilan Koperasi Merah Putih sangat ditentukan oleh kekuatan koordinasi kita. Mulai dari penyediaan lahan, kesiapan satgas daerah, hingga kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan desa,” ujarnya.
Endy memastikan bahwa percepatan penyediaan lahan, pembangunan gerai, penyelarasan data, serta penyamaan kebijakan pusat dan daerah akan terus digenjot.
“Percepatan pembangunan gerai harus dilakukan serentak di seluruh kabupaten/kota agar Jawa Timur menjadi provinsi terdepan dalam implementasi KDKMP,” jelasnya.
Ia berharap Rakor Satgas KDKMP 2025 mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, pemerintah desa, serta lembaga terlibat lainnya. Jatim sendiri ditargetkan menjadi provinsi dengan kesiapan terbaik dalam pelaksanaan nasional program tersebut sebagai pilar ekonomi desa.
“Rapat koordinasi ini menjadi momentum penguatan sinergi yang solid untuk mempercepat operasionalisasi dan pembangunan gerai KDKMP,” tambah Endy.
Plt. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Jatim, Mohamad Aftabuddin RZ, juga menyampaikan bahwa KDKMP memiliki dimensi sosial yang kuat. Menurutnya, program ini bukan hanya kebijakan struktural, tetapi langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
“Saya menyebut panjenengan semua sebagai calon penghuni surga, karena bekerja bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk kemanfaatan masyarakat,” ujar Plt. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Jatim itu.
Di sisi lain, Staf Ahli Menteri Bidang Kebijakan Publik Kementerian Koperasi RI, Koko Haryono, memaparkan arah kebijakan KDKMP sebagai bagian dari program strategis nasional. Ia menerangkan bahwa KDKMP dirancang untuk memperpendek rantai distribusi, terutama komoditas pangan, serta mendorong desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.
“Koperasi Merah Putih dirancang untuk memperpendek rantai distribusi, terutama komoditas pangan. Desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, dan KDKMP adalah instrumen utamanya,” jelas Koko.
Koko menegaskan perlunya percepatan implementasi di daerah agar target nasional bisa segera tercapai.
“Gerak daerah harus cepat. Kementerian sudah menyiapkan kerangka kebijakan, tinggal bagaimana implementasinya dijalankan secara konsisten,” pungkasnya. (ivan)
